Toh sekolah gratis. Ongkos gratis. Alat-alat sekolah dibeli dari dana pemerintah. Bahkan dapat subsidi barang konsumsi. Dengan mereka sekolah sekaligus sudah mampu membantu kekuarganya.
Dengan KJP Ahok ingin mencerdaskan anak-anak Jakarta.
Sementara Anies lain lagi. Dia akan memberikan KJP buat semua anak. Baik yang sekolah maupun tidak. Sebab mungkin saja, dia merasa Pemda tidak harus mendukung program wajib belajar.
Saya rasa program ini lahir dari kekecewaanya dipecat dari menteri pendidikan. Jadi kesannya dia gak lagi penting mikirin pendisikan. Mau sekolah kek, mau gak kek. Sama saja.
Atau dasar fikirannya simpel. Dalam Pilkada orang yang sekolah maupun tidak, suaranya dihitung sama.
Dengan KJP Anies ingin meraup suara pemilih sebanyak mungkin.
Ahok ingin membangun banyak rumah susun. Sebab kebutuhan perumahan warga Jakarta besar sekali, tapi ketersediaan lahan tidak ada. Jikapun ada harganya sangat mahal. Tidak mungkin terjangkau pegawai rendahan.
"Jadi bagi mereka yang penghasilannya setara UMR, bisa tinggal di rumah susun. Biayanya cuma setara Rp 100 sd Rp 150 ribu sebulan. Istilahnya apartemen harga kos. Dengan begitu mereka bisa menabung untuk membeli rumah tapak di pingiran Jakarta."
Berbeda dengan Anies. Dia berfikir pemerintah bisa membantu masyarakat membeli rumah. Bukan dengan membangun rumah, tapi dengan DP disubsidi. Dari mana rumahnya? Dari masyarakat yang mau menjual rumah.
Sebelumnya dia mengatakan harga properti naiknya 20% setahun. Artinya jika pemerintah mau mensubsidi DP, angkanya juga akan naik 20% setiap tahunnya.
Di Jakarta banyak kok rumah yang harganya Rp 350 juta. Lihat saja di online. Kalau harganya segitu butuh DP Rp 52 juta. Nah, DP ini yang disubsisidi. Begitu kira-kira logika yang diajukan Anies.
Realitanya mencari rumah di Jakarta seharga Rp 350 juta, jauh lebih sulit dibanding mencari kutu di rambutnya Raisa.
Berapa kebutuhan perumahan warga Jakarta? Data menunjukan sekitar 1,3 juta. Sebagian besar dirasakan masyarakat penghasilan kecil. Artinya jika program ini mau diwujudkan Anies, pemerintah harus siapkan dana Rp 67 triliun.
Berapa besaran APBD Jakarta? Rp 70 triliun. Artinya jika Anies mau menjalankan program ini hampir seluruh uang Pemda habis cuma untuk subsidi rumah doang.
Dia harus memecat seluruh karyawan Pemda. Membubarkan Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas dan seluruh Dinas. Juga menbubarkan DPRD. Membiarkan sampah, kali kotor, menghapus KJP, dan menghentikan pembangunan.
Sebab pemerintah gak punya duit lagi untuk membayar gaji dan aktifitas lainnya.
Dengan kata lain, jika Anies jadi Gubernur, Jakarta otomatis bubar.
Program ini seperti ingin mengubah bumi bulat menjadi datar.
Penulis: Eko Kuntadhi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar