ISU PRIBUMI MENEMBAK JOKOWI

Karl Marx membangkitkan revolusi sosial dengan membenturkan kaum proletar dan borjuis. Dasarnya adalah kecemburuan ekonomi. Dengan cara itulah diharapkan terjadi kemarahan proletar yang merasa tertindas untuk mengambil alih kekuasaan.

Di Indonesia seruan Karl Marx tampaknya ingin dicobakan lagi. Kali ini isu yang dipakai adalah soal pribumi yang mewakili proletar dan non-pribumi yang diasumsikan mewakili kelompok borjuis. Dasar argumennya sama, membakar kecemburuan sosial dan ekonomi.

Problem kesenjangan adalah masalah laten di Indonesia. Jaman Orde Baru yang menggenjot pembangunan ke arah pertumbuhan ekonomi ternyata gagal menghadirkan trickle down effect dalam bentuk pemerataan. Kesenjangan melebar, terbaca dari rasio gini yang tinggi.

Isu seperti inilah yang dibakar pada saat tragedi 1998. Kebencian rasial yang dibungkus kecemburuan sosial berhasil membakar Jakarta. Apinya menjalar keseluruh Indonesia. Latar belakang itulah dan trauma kerusuhan yang mendasari dibuatnya UU pelarangan penggunaan idiom pribumi dan nonpri.

Jokowi sadar dengan masalah kesenjangan ini. Dia fokus membangun infrastuktur di pelosok yang diharapkan nantinya akan berdampak pada pertumbuhan di daerah. Dengan cara itu diharapkan terjadi distribusi pertumbuhan ekonomi yang ujung-ujungnya akan mempersempit kesenjangan.
Tapi seperti juga sebuah proses, hasil pembangunan membutuhkan waktu untuk merasakan dampaknya. Meski ada penurunan sedikit indeks koefesien gini saat ini, masalah kesenjangan sosial dan ekonomi tetap menjadi problem laten di Indonesia.

Setiap isu soal kesenjangan sosial dan ekonomi telunjuk kita selalu mengarah pada pemerintah. Jika perdebatan soal pribumi dibingkai dengan latar belakang ini kita tahu kemana mana laras senjata sedang diarahkan.

Saya sih membayangkan, sejak pelantikan Gubernur Jakarta, persaingan Pilpres sudah dimulai.

Penulis: Eko Kuntadhi